Masyarakat melek media

17/06/09
Praktik penyalahgunaan profesi wartawan saat ini banyak dikeluhkan masyarakat. Praktik yang merugikan itu umumnya berupa pemerasan kepada narasumber oleh orang yang mengaku “wartawan”. Berbekal kartu pers dari “perusahaan pers” yang tidak jelas keberadaanya, “wartawan” tersebut meminta uang baik secara halus maupun dengan ancaman. Modus “wartawan bodrex” ini biasanya dilakukan dengan “perusahaan pers” yang tidak bertanggung jawab. Perusahaan pers itulah yang menyediakan kartu pers serta menyediakan halaman penerbitanya untuk mengancam para korban.
Sebagai ilustrasi, pada awal oktober 2007, dewan pers menerima pengaduan mengenai keberadaan sebuah tabloid di bekasi, jawa barat, yang mengirim surat kepada sejumlah instansi pemerintah daerah di bekasi. Dalam suratnya, tabloid tersebut meminta konfirmasi mengenai dugaan korupsi apa yang dimaksud dan hal apa saja yang harus dikonfirmasi, tabloid itu memberi ulimatum: jika surat konfirmasinya tidak ditanggapi maka korupsi di bekasi yang dimaksud akan diberitakan dan sanggahan yang muncul di kemudian hari akan ditolak. Yang lebih memprihatinkan, data korupsi yang akan dipublikasikan berasal dari kajian sebuah LSM yang diragukan kredibilitasnya dan ternyata satu kelompok dengan tabloid tersebut.
Dalam berbagai diskusi, seminar, lokakarya, dan dialog dengan masyarakat dan komunitas pers, delapan tahun terakhir, dewan pers sering menerima keluhan mengenai praktek penyalahgunaan profesi wartawan dan merebaknya penerbitan pers yang bersikap berlebihan, tidak patuh, dan menyimpang dari etika pers profesional. Para korban penyalahgunaan profesi wartawan umumnya adalah masyarakat atau pejabat yang tidak memahami mekanisme kerja wartawan dan fungsi pers sesuai kode etik jurnalistik dan undang-undang no.40/1999 tentang pers (UU pers). Meski juga tidak dipungkiri sebagian dari korban “pers tidak bertanggung jawab” adalah pejabat bermasalah.